Pengalihan Subsidi Listrik Harus Fokus buat Rakyat

Terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai, kebijakan pengurangan subsidi listrik ini lebih tepat sasaran dibandingkan subsidi BBM.

Selain lebih segmented, subsidi listrik ini lebih kepada orang bukan produknya. “Sayangnya pemerintah gagal melindungi konsumen bawah,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (10/9).

Tulus mencatat bahwa end user yang sebagian besar merupakan konsumen bawah serta UMKM dan UKM justru terdampak akibat pengurangan subsidi ini.

“Skema pemerintah itu lebih bersifat politis ketimbang skema berkeadilan sosial sehingga terlihat sangat tidak fair,” ujarnya. Karena itu, Tulus mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi pengurangan subsidi ini untuk kenaikan tahap ketiga yang akan diberlakukan pada 1 November nanti.

Ke depan, Tulus menginginkan agar skema pengurangan subsidi ini juga melibatkan kelompok 450 VA dan 900 VA. Alasannya, subsidi yang diterima oleh dua kelompok ini sangat besar mencapai Rp 25,83 triliun dan Rp 25,59 triliun.

Subsidi ini dinikmati oleh 21,79 juta pelanggan untuk 450 VA dan 19,56 juta pelanggan untuk 900 VA.

“Kenaikan dua kelompok ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan anggaran buat rokok, pulsa dan lainnya. Jadi, saya kira, dua kelompok ini juga harus dikurangi subsidinya,” ujarnya.

Bandingkan dengan kelompok 1.300 VA dengan 6,48 juta pelanggan terkena kenaikan yang palng besar. Secara keseluruhan, lanjutnya, “Kelompok rumah tangga ini memang terdampak cukup siginifikan. Kelompok ini mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap rata-rata 5,70 persen hingga 11,36 persen.” (sam/jpnn)