Pengamanan Khusus Papua Dinilai Bukan Solusi

Hal itu ditegaskan Koordinator Kontras Haris Azhar, Selasa (10/4), di Jakarta. "Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi pintu masuk untuk menambah jumlah pasukan keamanan (TNI dan Polri) ke Papua sehingga potensi kekerasan dan pelanggaran HAM akan terus bertambah," katanya.

Ia menambahkan, opsi pendekatan keamanan masih menjadi pilihan utama dari pemerintah untuk Papua.  Sebaliknya, gagasan, ide ataupun wacana menyelesaikan persoalan Papua melalui jalan damai (dialog) yang pernah disampaikan terdahulu, semakin jauh dari kenyataan.

"Pemerintah, khususnya presiden harus memiliki standar dan ukuran yang ketat untuk menafsirkan situasi yang terjadi di Papua," katanya.