Pengamat Beber Lima 'Dosa' Jokowi dalam Konflik KPK-Polri

jpnn.com - JAKARTA – Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai Presiden Joko Widodo merupakan orang yang paling bertanggungjawab atas terjadinya kisruh berkepanjangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.

Pandangan ini didasari sejumlah kesalahan yang diduga dilakukan presiden. Seperti sebut Said, tetap mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR sebagai calon tunggal Kapolri, padahal sebelumnya telah menerima catatan dari KPK tentang dugaan keterlibatan BG dalam kasus rekening gendut dan penerimaan gratifikasi. Bahkan setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap BG, presiden tetap kukuh mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR.

“Kalau Presiden memperhatikan masukan KPK dan tanggap terhadap munculnya resistensi publik atas pencalonan BG, maka niscaya masalahnya tidak akan serumit sekarang. Presiden pada saat itu sebetulnya punya kesempatan menganulir pencalonan Budi Gunawan, tetapi hal itu ternyata tidak dilakukan,” katanya, Minggu (8/2).

Kesalahan lain, kata Said, Jokowi terlalu cepat memberhentikan Sutarman sebagai Kapolri. Padahal di sisi lain, Presiden belum berkehendak melantik BG, setelah DPR memberikan persetujuan. Akibatnya, dalam institusi kepolisian terjadi ketidakjelasan kepemimpinan.

“Betul ada Wakapolri Badrodin Haiti yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kapolri, tapi Badrodin juga sadar posisi BG jauh lebih kuat daripada dirinya. Sebab, secara ketatanegaraan, BG sudah resmi diusulkan dan disetujui menjadi Kapolri oleh dua institusi negara yang dipilih langsung oleh rakyat bernama presiden dan DPR. Sedangkan Badrodin hanya pelaksana tugas,” katanya.

Kondisi tersebut menurut pemerhati politik dan kenegaraan ini, pada gilirannnya membuat BG leluasa memainkan pengaruhnya di dalam institusi Polri. Antara lain, dilakukannya pergantian Kabareskrim Mabes Polri dari Suhardi Alius ke Budi Waseso, yang disebut-sebut karena pengaruh BG.

“Andaikata Suhardi tak diganti, maka belum tentu muncul kasus penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Belum tentu juga akan muncul laporan demi laporan yang memperkarakan pimpinan KPK yang lain. Bahkan boleh jadi tidak akan muncul konflik KPK-Polri,” katanya.

Kesalahan presiden berikutnya menurut Said, tidak berani mengeluarkan keputusan presiden tentang pembentukan Tim Independen. Presiden terlihat tidak punya nyali memformalkan tim tersebut, karena disebut-sebut mendapatkan penolakan dari ketua umum partai pendukung presiden.