Pengamat: Bisa Saja Melibatkan Orang Dalam Istana

JAKARTA - Munculnya lembaga "tak jelas" yang disebut Badan Sumber Daya Manusia Indonesia Pemerhati Pengembangan Ekonomi Daerah (BSDMI P2ED) yang mengaku dipimpin oleh seorang staf ahli Presiden RI bernama Irwannur Latubual, kini mulai dipertanyakan. Banyaknya korban masyarakat yang dimintai uang dengan iming-iming menjadi PNS tahun 2012, sangat disayangkan.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat, kepada JPNN, Minggu (10/7), mengatakan bahwa kasus ini menjadi bukti betapa bobroknya birokrasi pemerintahan. Bahkan Otonomi Daerah (Otda) dinilainya telah dimaknai secara kebablasan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

"Bagaimana bisa seseorang mengaku sebagai staf ahli Presiden, membentuk badan hingga (tingkat) Kanwil dan hampir ada di seluruh provinsi di Indonesia, tanpa terdeteksi oleh Istana? Ini ada apa?" ucap Syarif.

Apalagi sebenarnya, menurut Syarif lagi, kasus penipuan sejenis dengan mengatasnamakan Presiden, bukan kali ini saja terjadi. Seharusnya menurutnya, pihak kepresidenan meminta Kapolri dan seluruh kepala daerah untuk bertindak.