Pengamat Minta Jokowi Hentikan Cawe-Cawe atau Paslon 02 Didiskualifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang merekayasa hukum sehingga berdampak pada pemecatan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan pemberian sanksi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari adalah bukti kuat bahwa Pemilu 2024 dikendalikan oleh penguasa atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

Ancaman perpecahan di tengah-tengah masyarakat sangat terbuka apabila pelanggaran etik yang dilakukan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tetap dipertahankan.

Pemerhati Sosial Politik Surya Fermana mengatakan dalam hati rakyat Indonesia sesungguhnya gelisah bahkan gusar melihat apa yang telah dilakukan Jokowi dalam upayanya membangun dinasti politik.

Rakyat, kata dia, meyakini pasti proses Pemilu 2024 ini merupakan akal-akalan dari rezim Jokowi.

Surya Fermana mengingatkan apabila akal-akalan tersebut tetap dibiarkan maka akan menjadi energi untuk memantik perlawanan dari rakyat. Makin diteruskan, makin membentang pula kemarahan masyarakat selaku penjaga demokrasi.

“Kalau hati nurani rakyat melihat, pasti merasa ini akal-akalan. Dan, ini akan terus menjadi energi untuk memantik perlawanan. Makin diterusin makin membentang kemarahan,” kata Surya Fermana dalam Diskusi Daring bertajuk Seruan Moral Bergema: Dejavu 98 Apakah Terulang? yang digelar Forum Intelektual Muda, Senin (5/2/2024) malam.

Mantan Aktivis Pergerakan ini menegaskan satu-satunya cara agar potensi perpecahan di tengah-tengah masyarakat tidak terjadi, yaitu Presiden Jokowi menghentikan segala bentuk intervensi atau cawe-cawe. Demikian pula dengan pasangan Prabowo-Gibran yang juga harus mundur dari pencalonan.

“Untuk menghentikan semua akibat-akibat yang tidak mau ditanggung semua. Jokowi harus menghentikan dari segala bentuk cawe-cawe atau Paslon 02 yang harus mundur dari kontestasi ini,” ujar Surya Fermana.