Pengamat Nilai Konflik Golkar tak Bisa Diselesaikan Lewat Meja Hijau

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai, konflik di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lebih terkait perselisihan kepengurusan. Karena itu tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan.

Alasannya, beber Said, sesuai pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol), diatur kekhususan perselisihan parpol yang berkenaan dengan kepengurusan.

"Pasal itu bilang bahwa khusus perselisihan kepengurusan penyelesaiannya hanya bisa dilakukan di internal parpol melalui Mahkamah Partai. Putusan dari Mahkamah partai sifatnya final dan mengikat," kata Said, Minggu (21/12).

Namun untuk perselisihan lain yang terjadi di internal parpol, kata Said, memang masih dapat dibawa ke pengadilan manakala pihak yang bersengketa tidak puas terhadap Putusan Mahkamah Partai. Rujukannya pasal 33 UU Parpol. Misalnya soal pemecatan anggota, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan, dan seterusnya.

"Pasal 33 membuka ruang penyelesaian perselisihan partai politik di pengadilan negeri, termasuk kasasi ke mahkamah agung jika di internal parpol tidak bisa diselesaikan secara internal. Tapi khusus perselisihan kepengurusan, pasal itu tidak bisa diberlakukan," katanya.

Menurut Said, sebelum UU Parpol tahun 2008 direvisi, perselisihan kepengurusan memang dimungkinkan dibawa ke pengadilan jika tidak bisa diselesaikan di internal parpol. Tetapi setelah UU Parpol direvisi pada 2011 lalu, ketentuan tersebut diubah.

"Pascarevisi, UU Parpol meminta kepada partai politik membentuk Mahkamah Partai. Fungsinya untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan di internal parpol. Jadi fungsi mahkamah partai itu menyerupai fungsi pengadilan juga," katanya.

Said menilai khusus perselisihan kepengurusan hanya bisa diselesaikan di internal parpol, agar partai dapat mengatur dan mengurus sendiri organisasinya secara mandiri sebagaimana ketentuan pasal 12 huruf b UU Parpol.