Pengamat: Parlemen yang Harus Diefisienkan

Senin, 12 Maret 2012 – 19:23 WIB

Kedua lanjutnya, juga tidak muncul platform partai politik di Indonesia secara keseluruhan. Mau akan seperti apa, juga tidak jelas. Demikian juga halnya soal strategi partai politik dalam pemilu mendatang dan konstruksi sosial politik. "Idealnya, keempat pijakan dasar  pembahasan RUU Pemilu itu harus diutamanakan ketimbang ribut dengan masalah ambang batas parlemen," tegas Bima.

Oleh karena itu, dari awal Partai PAN tetap konsisten dengan gagasan konfederasi untuk mencapai efisiensi dalam rangka menghargai keberagaman bangsa ini. "Kibarkan semua bendera partai politik, tapi harus ada leadernya. "PAN beranggapan parliamentary threshold yang tinggi juga aneh," tegasnya.

Menyikapi adanya pendapat yang mengatakan kalau partisipasi politik dibuka secara lebar akan memunculkan masalah baru, menurut Bima itu menunjukkan bahwa partai besar pengusung PT tinggi tidak punya kemampuan dalam mengelola partisipasi politik.

"Dalam perspektif demokrasi, membuka kran partisipasi politik secara lebar jauh lebih baik ketimbang dibatas-batasi. Keraguan bahwa akan chaos, itu karena lemahnya kemampuan dalam mengelola partsisipasi," ujar Bima Bima Arya Sugiarto. (fas/jpnn)

JAKARTA - Pengamat politik Bima Arya Sugiarto mengatakan molornya penyelesaian Undang-Undang (UU) Pemilu di DPR merupakan masalah besar bagi bangsa

• First «
• Prev
• 1
• 2