Pengawasan Internal jadi PR Utama

jpnn.com - JAKARTA - Pencalonan tunggal Sutarman sebagai Kapolri memunculkan optimisme di sejumlah kalangan. Meski kinerjanya dinilai lamban, Sutarman dinilai punya loyalitas yang bagus terhadap institusi Polri. Duetnya dengan Komjen Oegroseno diyakini bakal membawa dampak positif bagi Polri.

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, Sutarman merupakan sosok koordinator. "Dari beberapa kali memimpin kesatuan, saya amati dia pimpinan yang mengkoordinasikan. Lebih mempersatukan pejabat teras," terangnya kepada Jawa Pos kemarin. Bisa dikatakan, Sutarman merupakan tipe pemersatu.
    
Hal itu tampak dari cara dia mengambil keputusan. Sutarman cenderung lebih memperhatikan saran dan masukan para bawahannya, dan tidak egois memaksakan kehendaknya.
    
Satu hal yang menonjol dari Sutarman, menurut Bambang, adalah loyalitasnya kepada institusi Polri. Contoh nyata ada pada saat dia menghalangi KPK menyidik kasus dugaan korupsi Simulator SIM, karena Polri sendiri yang akan menuntaskannya.

"Dalam konteks ini positifnya adalah organisasi akan stabil. Tapi tantangan ke depan, kinerjanya bisa lambat," tutur Bambang.

Menurut mantan polisi itu, Sutarman beruntung mendapatkan wakapolri sekaliber Oegroseno. Karakter Oegroseno yang cenderung keras dan tegas akan bisa mengimbangi Sutarman yang lebih ngemong anggota. Diharapkan, perpecahan internal yang terjadi saat Timur Pradopo menjabat akan berakhir.
    
Ya, selama kepemimpinan Timur, terjadi keretakan di tubuh organisasi Polri, terutama di kalangan perwira tinggi. Sebagian mendukung Nanan Soekarna, sebagian lagi mendukung Timur. Perang dingin itu memang tidak sampai mencuat keluar, namun di kalangan internal nampak jelas.
    
Jika Sutarman nantinya disetujui DPR menjadi Kapolri, Bambang mengingatkan pekerjaan rumah yang utama bagi perwira kelahiran Sukoharjo itu adalah pengawasan internal. Menurut Bambang, selama kepemimpinan Timur Pradopo tampak jelas betapa lemahnya pengawasan internal di tubuh polri.
      
Beberapa produk yang dihasilkan dari lemahnya pengawasan itu sudah menjadi perbincangan publik. Seperti mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo yang divonis 10 tahun penjara akibat kasus korupsi. "Terlihat jika pengawasan polisi di Korlantas jebol," kata pria kelahiran Ngawi itu.
      
Ada pula bintara berpangkat Aiptu, yakni Labora Sitorus, yang punya transaksi dengan nilai fantastis. Korupsi di tubuh Polri juga masih menjadi gunung es. Belum lagi keterlibatan sebagian perwira polri dalam penyalahgunaan narkotika. "Kalau pengawasan lemah, ini bisa mencelakakan institusi," lanjutnya.
      
Bambang menyarankan agar Propam, Itwasda maupun Itwasum diberi kewenangan yang lebih besar layaknya inspektorat di berbagai lembaga lainnya. Jika ada temuan pidana plus bukti yang kuat, Itwasda maupun Itwasum bisa meneruskannya ke ranah pidana. Penyidikannya pun sebaiknya diserahkan kepada Propam, bukan reserse.
      
Propam sebaiknya diberi kewenangan untuk menyidik pidana di internal Polri. Selama ini, polri sudah menangani disiplin dan kode etik polisi. Menurut Bambang, mengapa tidak diperkuat sekalian. Tujuannya, agar reserse tidak terbebani dengan menyidik sesamanya dan fokus melayani masyarakat.
      
Pekerjaan rumah berikutnya yang mendesak adalah pengungkapan kasus penembakan polisi. Kasus-kasus penembakan polisi telah sukses meruntuhkan wibawa Polri. Bambang berpesan agar kasus-kasus tersebut bisa segera diungkap. "Dengan bisa diungkap, maka akan meningkatkan rasa aman pada polisi di bawah," tambahnya.
      
Sementara itu, Sutarman irit bicara soal pencalonannya sebagai kapolri. Di beberapa kesempatan, Sutarman hanya mengungkapkan kesiapannya jika pimpinan menunjuk dia menjadi penerus Kapolri. Saat ini dia hanya fokus menangani pekerjaan yang menjadi tugasnya.
      
Pun demikian saat dihubungi oleh Jawa Pos. Sutarman hanya minta didoakan dalam pencalonannya kali ini. "Terima kasih, mohon doa dan dukungannya. Salam hormat," tulis Sutarman melalui pesan singkat.
      
Di sisi lain, Indonesia Police Watch (IPW) meminta presiden lebih transparan soal pencalonan tunggal Sutarman sebagai Kapolri. Selain itu, juga alasan konkret mengganti Timur sebelum waktu pensiun. "Pihak kepresidenan harus menjelaskan hal ini secara transparan," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan persnya kemarin.
      
UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah mengatur lima alasan penggantian Kapolri. Yakni, meninggal dunia, mengundurkan diri, sakit parah hingga tidak bisa melaksanakan tugas, terlibat pidana berat, dan pensiun. Tidak ada satupun alasan yang bisa dikaitkan dengan penggantian Timur.
      
Di luar itu semua, Neta berharap calon yang diajukan Presiden benar-benar mampu membawa perubahan di tubuh Polri, sehingga citranya menjadi bagus. "Pilih perwira tinggi yang punya integritas, kapabilitas, dan bisa menjadi teladan bagi jajaran kepolisian," ujar penulis buku Jangan Bosan Kritik Polisi itu.
      
Dari DPR, Proses fit and proper di parlemen atas pengusulan Komjen Sutarman sebagai calon tunggal kapolri oleh pemerintah diperkirakan akan berjalan mulus. Di luar anggota koalisi pemerintahan, partai-partai non koalisi juga telah memberikan sinyal positif menerima keberadaan kabareskrim Mabes Polri itu untuk memimpin polri kedepan.
    
Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo bahkan memberikan pujian terhadap figur yang bersangkutan. Dia menilai, Sutarman merupakan figur yang sederhana, berintegritas, dan komitmen menjaga kewibawaan polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
    
"Komjen Sutarman figur yang lengkap, berbagai jabatan sudah dilaluinya dengan baik tanpa cacat," ujar Tjahjo dalam keterangan persnya di Jakarta kemarin (28/9). Dia juga menilai, yang bersangkutan merupakan sosok yang bersih dan terbuka.
    
Karena itu, dia menjamin kalau PDIP akan memberikan dukungan saat fit and proper di DPR. Dia juga berharap seleksi kapolri pada momen kali ini tidak sampai diputus melalui proses voting. Hal itu mengingat, seperti halnya panglima TNI, kapolri juga merupakan lambang RI. "Harus aklamasi dukungan DPR," tandas Tjahjo.
    
Senada, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin juga menilai kalau pengusulan Sutarman merupakan langkah tepat. "The right man on the right place, saya kira fit ad proper akan berjalan mulus," kata Saleh.

Selain figur yang bersangkutan, dia juga melihat gesekan di internal polri atas keberadaan Sutarman hampir tidak ada pula. "Kami harapkan Komjen Sutarman akan mampu menata polri menjadi polisi yang diidamkan dan menjadi pengayom masyarakat, kedepan tantangan dan permasalah semakin kompleks," ingatnya. (byu/fal/dyn)