Pengesahan PP Tembakau Dinilai Untungkan Kelompok Tertentu

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh, menilai pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tembakau, memiliki agenda khusus dan sarat kepentingan kelompok tertentu.

"Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mengamanatkan pembentukan PP untuk semua Zat Adiktif. Bukan hanya produk tembakau. Tapi mengapa jadi produk tembakau saja yang dimunculkan?" ujarnya di Jakarta, Rabu (9/1).

UU Kesehatan menurutnya, juga mengamanatkan pembentukan PP lain, diantaranya  PP tentang Kesehatan Jiwa. Namun hingga saat ini pemerintah belum juga melahirkannya, padahal dalam Pasal 151 UU yang dilahirkan 2009 lalu tersebut, jelas mengamanatkan pemerintah harus segera membuat ketentuan yang mengatur upaya kesehatan jiwa.

"Jadi pengesahan PP tentang Tembakau ini, jelas mempunyai agenda khusus dan sarat dengan berbagai kepentingan kelompok tertentu yang kemudian akan merugikan pihak-pihak yang lemah, yang hidup dari kegiatan industri tembakau, terutama petani tembakau," ujarnya.