Pengganti Novanto di DPR Harus Berjarak dengan Kasus e-KTP

jpnn.com, JAKARTA - Kasus korupsi proyek e-KTP yang menyeret bekas Ketua DPR Setya Novanto begitu menyita perhatian publik. Hal itu berimbas munculnya ketidakpercayaan publik yang makin tinggi terhadap DPR.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai ketidakpercayaan publik yang makin tinggi ini seharusnya menjadi pertimbangan serius Partai Golkar dalam menunjuk sosok pengganti Setya Novanto.

Menurut Bivitri, Golkar harus melihat dua konteks kondisi DPR saat ini dalam menentukan siapa calon ketua yang dianggap layak dan diterima oleh publik.

"Konteksnya menurut saya, paling tidak ada dua. Pertama, legitimasi lembaga DPR yang turun. Ketidakpercayaan publik makin tinggi," ujar Bivitri kepada wartawan, Jumat (12/1).

"Misalnya soal kisruh e-KTP. Mestinya ketua DPR yang sekarang harusnya berjarak dengan kasus e-KTP, jangan sampai ada conflict of interest. Ini akan membuat hubungan DPR dan KPK bisa memanas lagi dan bisa berpengaruh lagi pada tingkat kepercayaan publik terhadap DPR." ujar Bivitri kepada wartawan, Jumat (12/1).

Perempuan pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) ini menambahkan, Partai Golkar juga perlu mempertimbangkan konteks stabilitas dan efektivitas DPR di tahun politik ini.

"Konteks kedua adalah tahun politik. Menjelang pemilu seperti ini, di manapun, biasanya memang lembaga legislatif akan menurun kerjanya karena fokus pada pemilu. Nah ini juga yang harus dijaga," ujarnya.

"Ketua DPR yang baru juga harus menjaga agar kinerja DPR tidak turun terlalu jauh. Karena itu, ketua juga harus tipe yang kepemimpinannya baik dan diterima oleh berbagai kalangan internal DPR maupun eksternal (relasi dengan lembaga-lembaga negara lain)." tambah Bivitri.