Pengusul Swastanisasi IPDN Tak Paham Sejarah

Lulusan IPDN, kata Bahtiar, juga umumnya ditempatkan di pelosok-pelosok negeri yang susah akses. Di perbatasan negara hingga pulau-pulau terluar. Mereka tidak pernah mengeluh, mengabdi dengan sepenuh hati.

"Makanya, saya menyayangkan usulan itu. Pihak yang mengusulkan itu seperti tidak memahami filosofi pamong praja. Pernyataan tersebut melukai kehormatan para pamong praja dan purna bakti pamong praja yang tulus mengabdi kepada negara ini," katanya.

Pandangan senada dikemukakan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik. Menurut Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) ini, IPDN hadir karena kebutuhan.

Sama halnya seperti kepolisian membutuhkan polisi yang memiliki kualifikasi khusus, maka dibentuklah Akademi Kepolisian, aau saat TNI membutuhkan perwira dengan kualifikasi khusus, mereka dididik di Akademi Militer.

"Untuk mendidik, jelas membutuhkan anggaran negara. Karena lulusannya bekerja untuk menjaga keutuhan negara dan menjalankan roda pemerintahan," pungkas Akmal. (gir/jpnn)