Pentolan Honorer K2 Menantang DPR Menuntaskan Revisi UU ASN sebelum Rekrutmen CPNS dan PPPK 2023

jpnn.com - JAKARTA — Koordinator wilayah (Korwil) Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tri Julianto merasa ada keanehan dengan rencana DPR RI menggodok revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Pentolan honorer K2 itu mempertanyakan mengapa DPR RI tiba-tiba mengangkat isu itu kembali setelah beberapa tahun dipetieskan.

"Yang kami ingat, revisi UU ASN ini sudah digodok sejak 2017, masuk prolegnas juga. Entah kenapa tahun 2020 revisi itu mentah lagi, dibahas dari nol, dan masuk prolegnas untuk periode kedua," tutur Tri Julianto kepada JPNN.com, Jumat (30/12).

Dalam perjalanannya, revisi tersebut hingga 2022 berjalan tersendat-sendat.

Honorer K2 yang sangat berharap menjadi PNS digantung harapannya, sehingga mereka digiring menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ironinya, kata Tri, pemerintah lebih fokus kepada guru honorer, tenaga kesehatan, dan penyuluh.

Honorer tenaga teknis administrasi tidak menjadi prioritas.

Parahnya lagi, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan penghapusan honorer pada 28 November 2023.