Penundaan Akuisisi BTN Bebankan Pemerintahan Baru

jpnn.com - JAKARTA - Sikap pemerintahan Presiden SBY yang mengakomodir tuntutan penolakan akuisisi BTN sangat disayangkan. Pemerintah dinilai telah tersandera oleh serikat pekerja (SP) BTN karena berkompromi dengan tuntutan tersebut.

Ketua Forum Pengusaha Muda Nahdlatul Ulama (FPMNU) M Faizin mengatakan, situasi ini akan berdampak kepada kebijakan pemerintahan selanjutnya. Menurutnya, pemerintahan baru menjadi tidak memiliki daya tawar untuk mengkonsolidasikan BUMN menjadi perusahaan super.

"Apa jadinya nanti? Sikap terlalu melindungi SP BTN akan membuat sulit pemerintah mendatang dan tak mustahil akan diikuti oleh karyawan BUMN lain," kata Faizin melalui keterangan pers tertulisnya di Jakarta, Jumat (2/5).

Ia menuturkan, kondisi akomodatif juga akan membuat SP BTN keras kepala. Apalagi SP BTN sudah dua kali menggagalkan rencana konsolidasi perbankan. Pertama, pada 2005 ketika BTN akan diakuisisi oleh BNI dan tahun ini oleh Bank Mandiri.

Faizin menegaskan, pemerintahan Presiden SBY telah salah langkah dengan berkompromi dengan SP BTN. Ia menilai, upaya akuisisi BTN yang merupakan urusan perbankan telah dipolitisasi.

Padahal, di akhir masa tugasnya, Presiden SBY diharapkan meninggalkan kebijakan berharga di bidang perbankan yakni konsolidasi perbankan nasional.

"Apa korelasinya konsolidasi perbankan nasional dengan pergantian kepemimpinan nasional? Masa pemerintah mengalahkan kepentingan besar hanya untuk mengakomodasi penolakan yang dilandasi sikap paranoid," tegasnya.

Sementara itu Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jakarta, Ramadhan Isa meminta agar proses akuisisi diselesaikan sesuai jadwal. Ia menilai, alasan penolakan SP BTN atas rencana akuisisi terlalu berlebihan.