Penurunan Tarif Interkoneksi Harus Utamakan Kepentingan Konsumen

Menyadari hal itu, dengan tarif interkoneksi yang turun lebih dari 30% diharapkan terjadi persaingan usaha yang lebih sehat. Namun kenyataannya biaya telepon antar operator masih saja melambung tinggi. 

Terkait skema penurunan tarif interkoneksi, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai ada dua skema pemerintah untuk melakukan penurunan ini.

Pertama, yakni metode business to business yang dianggap menguntungkan operator besar. 

"Itu akan menjadikan tarif interkoneksi menjadi barrier bagi operator kecil sehingga menguntungkan operator besar," ujar Tulus.

Metode kedua adalah skema berbasis biaya, dimana dalam opsi ini pemerintah memformulasikan harga paling pas untuk tarif ini. Sehingga dalam penerapannya, akan ada selisih harga yang tak terlampau tinggi bagi konsumen untuk melakukan komunikasi antar dua operator berbeda. "Ini akan menguntungkan operator kecil," kata Tulus.

Dia menjelaskan memang secara logika tarif telekomunikasi akan turun seiring dengan turunnya tarif interkoneksi. Namun, perlu diperhatikan bagaimana operator besar membangun jaringan di pelosok. Seperti Telkomsel misalnya, yang membangun jaringan di luar Jawa bersama dengan Telkom.

Dengan begitu, Tulus menilai kualitas berbanding lurus dengan harga atau tarif. Dia meminta tarif interkoneksi ini dilihat secara menyeluruh. Sementara operator lain yang lebih kecil, yang tidak mampu membangun jaringan di luar Jawa akhirnya memang harus menerima kenyataan.

Di sisi lain, Tulus melihat operator besar akan terganggu dengan jaringan sistem mereka yang terbebani. "Karena jaringan atau sistem terbebani trafik operator lain yang tidak membangun jaringan," imbuh Tulus. Singkat kata, ia meminta pada pemerintah untuk memberi hak khusus bagi operator yang membangun infrastruktur di daerah terpencil.