Penyelesaian Mirip Sandiwara

Maksudnya bagaimana?

Ya, ini adalah konflik kewenangan. Ada yang merasa lebih dominan. Jika hal itu masih ada, maka tidak ada selesai konflik ini.

Apa yang harus dibenahi dalam hal pembagian kewenangan ini?

Pembagian kewenangannya sebenarnya sudah baik, dimana polisi bertanggung jawab untuk urusan keamanan dalam negeri, sedang TNI mengurusi pertahanan dan kedaulatan negara. Yang menjadi masalah, unsur-unsur atau aspek-aspek keamanan di dalam negeri itu cukup banyak dan belum terkonsepsi secara jelas. Ada polisi, ada Satpol PP, ada satpam, ada TNI AD, TNI AL, TNI AU, semua bisa masuk ke urusan keamanan. Di situ lah muncul persinggungan, muncul konflik. Mestinya dijabarkan secara detil urusan keamanan dalam negeri ini.

Apakah urusan kewenangan pengamanan yang belum jelas itu, lantas muncul beking-bekingan dan memicu konflik?

Iya. Tapi begini, untuk beking-bekingan oleh aparat tingkat bawah, baik itu oleh oknum TNI maupun polri, itu hanya menyangkut soal kesejahteraan. Mereka hanya mencari ceperan. Tapi yang gedhe-gedhe banyak. Mereka (oknum petinggi TNI/Polri), punya hubungan dengan perusahaan-perusahaan besar, ada beking di sana. Yang kecil-kecil itu hanya mencontoh yang gedhe-gedhe itu.

Apa solusi untuk beking-bekingan kelas kakap itu?

Ya harus ditindak tegas. Jangan didiamkan. Hukum harus ditegakkan. Untuk yang kecil-kecil, kalau pemerintahan Jokowi mau serius, ya tingkatkan kesejahteraan mereka. Aparat harus dilarang menjadi petugas pengamanan perusahaan. Di perusahaan itu sudah ada satpamnya, tidak perlu ada polisi atau anggota TNI.