Penyerahan SK PPPK Guru Tahap 1 Tertunda, Ada Kaitannya dengan Surat BKN?

Pemda harus meyakinkan data 262 guru honorer itu benar-benar valid karena ada konsekuensi hukumnya bila datanya tidak benar.

"Ya, semestinya begitu NIP PPPK diterbitkan BKN dan sudah teken kontrak kerja, otomatis terima SK," ujarnya.

Namun, tambah Sri, dengan adanya surat BKN itu paling tidak BKD harus mengecek kembali kebenaran data dari PPPK.

Dimulai dari kepala sekolah dan Dinas Pendidikan. "Wis, alurnya gitu to?" ucap Sri dengan dialek Jawa Timur yang kental.

Sementara, Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Kabupaten Magetan Doni Virli Heriyanto yang dihubungi terpisah membenarkan penyerahan SK PPPK ditunda.

Hanya, Doni tidak mengetahui penyebabnya hingga ada pengunduran jadwal.

"Saya belum tahu diundur sampai kapan, belum ada kabar. Saya juga belum fokus menanyakan ke BKD karena masih fokus pada kesehatan," ujarnya.

Sebelumnya, Doni menyampaikan kabar bahwa pada 17 Februari 2022 mereka telah menandatangani kontrak kerja.