Penyimpangan Anggaran Pelesiran Capai Rp 73,6 miliar

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan mengatakan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2010 menemukan adanya penyimpangan anggaran perjalan dinas di 35 kementerian/lembaga. Jumlahnya sangat besar, yakni mencapai Rp 73,6 miliar.

"Temuan ini diyakini masih jauh lebih besar lagi, mengingat audit BPK masih dilakukan sebatas uji petik (sampling, Red)," kata Yuna di Jakarta, kemarin (24/12). Modus yang masih banyak terjadi di birokrasi, beber Yuna, adalah perjalanan fiktif, tiket palsu, pembayaran ganda, dan kelebihan perjalanan dinas. Dia menjelaskan, bila jenis belanja lain mengharuskan tender terbuka, belanja perjalanan tidak. "Ini yang membuatnya rawan penyimpangan," ujarnya.

Selain itu, belanja perjalanan diklaim selalu habis digunakan. Padahal, dalam prakteknya, biaya seperti tiket perjalanan dan akomodasi tidak selalu persis dengan pagu. Karena penyusunan standard biaya perjalanan yang diterbitkan Kementerian Keuangan adalah alokasi yang sudah mempertimbangkan kenaikan harga.  "Artinya, masih mungkin ada sisa. Jadi, tidak mengherankan jika belanja perjalanan menjadi lahan subur penghasilan birokrasi baru," sindir Yuna, lantas tersenyum.