Perbatasan Tak Diurus, BNPP jadi Macan Ompong

Jumat, 07 Oktober 2011 – 02:30 WIB

Masalah pendidikan di perbatasan misalnya. Jika BNPP mempunyai peran operasional yang maksimal, lembaga tersebut bisa mengarahkan Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan sebuah terobosan terkait masalah pendidikan di perbatasan. Begitu juga dengan masalah infrastruktur, kesehatan, ekonomi dan lainnya.

Malik mengambil contoh pembangunan sebuah pasar di Belu, NTT yang berbatasan dengan Timor Leste. Pasar tersebut pada akhirnya mangkrak dan tak digunakan karena tidak ada pedagang yang menggunakannya. Padahal, jika BNPP punya otoritas lebih kuat, lembaga ini bisa saja mengarahkan Kemeterian Perdagangan atau kementerian lainnya agar mengeluarkan kebijakan pengiriman komoditi ekonomi dari Indonesia menuju Timor Leste dengan menggunakan pasar tersebut.

’’Selama ini, pasokan bahan kebutuhan dan keperluan ekonomis lainnya didatangkan ke Dili dari Surabaya. Padahal, jarak antara Belu dan Surabaya jauh lebih dekat,’’ tutur Malik. Andai saja terdapat kebijakan mengarahkan barang ekspor Indonesia menuju Timor Leste dipusatkan di Belu, hamper bisa dipastikan wilayah di perbatasan tersebut akan segera menggeliat dan kemajuan bisa segera terwujud untuk mengikis masalah-masalah kemiskinan di sana.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Chairuman. Menurutnya, alokasi anggaran pengelolaan perbatasan yang sifatnya masih sektoral pada akhirnya menyulitkan lembaga tersebut. ’’Mestinya fungsi BNPP ditingkatkan ke arah operasional agar ada tanggungjawab yang lebih besar. Anggaran-anggaran pengelolaan perbatasan saat ini sifatnya masih sektoral di berbagai kementerian dan tidak mudah untuk mengarahkan pelaksanaannya dalam satu langkah kerja maksimal,’’ katanya.