Percepat Realisasi APBD-Penanganan Inflasi, Tim Kemendagri Turun Langsung ke Papua

Kemudian, realisasi belanja sebesar Rp 23.367,24 miliar atau 44,23 persen dari total anggaran belanja Rp 52.826,60 miliar.

"Berikutnya, realisasi pendapatan provinsi Papua sebesar 51,99 persen dan realisasi belanja mencapai sebesar 45,20 persen," jelas Fatoni.

"Untuk realisasi pendapatan kabupaten/kota se-Papua yang mencapai di atas 65 persen, yaitu Pemerintah Kabupaten Membramo Tengah 77,17 persen, Pemerintah Kota Jayapura 72,58 persen, Pemerintah Kabupaten Jayapura 68,63 persen, Pemerintah Kabupaten Keerom 67,90 persen, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya 67,33 persen, Pemerintah Kabupaten Sarmi 66,72 persen, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor 65,77 persen, Pemerintah Kabupaten Yalimo 65,25 persen," katanya.

Sementara, data realisasi belanja kabupaten/kota se-Papua, antara lain Pemerintah Kabupaten Jayapura 64,02 persen, Pemerintah Kabupaten Dogiyai 63,68 persen, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya 57,20 persen, Pemerintah Kabupaten Membramo Tengah 56,98 persen, dan Pemerintah Kota Jayapura 55,10 persen.

"Pemerintah Daerah perlu segera melakukan percepatan realisasi APBD, agar ekonomi di daerah bergerak, pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat, pelayanan publik semakin membaik dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat," kata Fatoni.

Pemda segera meningkatkan pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, menyusun rencana dan jadwal kegiatan secara matang, konsisten dan terukur, penetapan pejabat pengelola keuangan daerah tidak perlu menyertakan tahun anggaran.

"Kemudian, menerapkan belanja pengadaan barang/jasa mengutamakan produk dalam negeri, belanja melalui e-katalog dan toko daring, bahkan ke depan diminta untuk menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam melakukan transaksi belanja barang/jasa," tutur Fatoni.

Terkait dengan penanganan inflasi, Fatoni menyampaikan pemerintah daerah perlu menganggarkan dalam APBD Perubahan.