‘’Politik identitas saat ini menjadi praktek politik Indonesia sehari-hari dan cermin otonomi kita yang belum sempurna. Karena lembaga yang seharusnya melakukan pengawasan tidak mempunyai kewenangan seperti kementerian perempuan dan Kemenkum dan HAM. Sementara yang punya otoritas tidak melakukan itu karena merasa diluar kewenangannya,’’ kata Andy.(afz/jpnn)
JAKARTA — Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap kaum perempuan dan anak terus meningkat. Bila pada tahun 2009, Komisi