Peringati Harlah Pancasila, HNW: Anggota PP Agar Tetap Terdepan

“Tetapi apapun ibukotanya, Pancasila akan tetap sama. Komitmen mengamalkan Pancasila juga harus sama, bahkan seharusnya dengan bila terjadi pemindahan ibukota ini pengamalan ke lima sila Pancasila harusnya semakin kuat, untuk memastikan NKRI tetap jaya dan digdaya,” tutur Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

Menurut HNW, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN masih menunggu Keppres tentang pemindahan itu.

DPR bersama pemerintah memang telah mengesahkan UU tentang DKI Jakarta yang diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pun sudah ada UU tentang IKN.

Namun, dalam kedua UU itu ada satu klausul bahwa kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara harus berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

“Sampai hari ini Presiden belum mengeluarkan Keppres. Jadi, secara de facto, ibu kota negara masih Jakarta,” katanya.

Dalam konteks geopolitik dan geostrategis, lanjut HNW, masih banyak kalangan yang mengkiritisi IKN.

“Namun apapun hasilnya, pemindahan ibukota sudah diputuskan dan sudah ada UU-nya walaupun belum ada Keppres-nya. Tapi, Pancasila tidak akan menjadi kehilangan orientasinya hanya karena ibu kota negara pindah. Pemindahan ibukota yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan itu seharusnya semakin memperkuat pemahaman tentang kenegaraan dan kebangsaan, serta kesatuan NKRI,” imbuh HNW yang juga Ketua Dewan Pakar Pemuda Pancasila Jakarta Selatan.

Selain soal pemindahan ibu kota, HNW menyoroti kasus korupsi yang sangat luar biasa, yaitu korupsi Timah yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.