Perlindungan Kelompok Rentan, Desa Inklusif Dimulai Tahun Ini

jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Kagama Ganjar Pranowo mengatakan, Kagama siap dengan Percontohan Desa Inklusif. Ini diungkapkan oleh Ganjar dalam Webinar bertajuk Desa Inklusif: Basis Solidaritas Bangsa.

Gubernur Jawa Tengah ini mengungkapkan, spirit solidaritas dan kesetaraan bisa dimulai dari desa dengan memberi ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Kelompok rentan dan marjinal umumnya adalah populasi yang tersembunyi karena belum terdata dengan akurat. Masih banyak keluarga yang menyembunyikan anaknya yang difabel dengan alasan malu.

“Itu tidak boleh lagi terjadi. Semua warga memiliki hak yang sama!” tegas Ganjar sembari mengajak seluruh anggota Kagama agar menjadi champion dalam percontohan Desa Inklusif.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Anwar Sanusi menyatakan, pada tataran regulasi, penyelenggaraan desa yang inklusif telah dimandatkan melalui UU no 6 tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya perlindungan kelompok rentan dan marjinal seperti perempuan, lansia, anak, masyarakat adat, penghayat, difabel dan lain-lain.

“Kita akan mulai tahun ini, dimulai dengan Desa-desa percontohan yang bisa direplikasi oleh Desa lain” ujar alumni Fisipol UGM ini.

Sejalan dengan itu, Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendesa PDTT Bito Wikantosa, mengatakan pelaksanaan Desa Inklusif bisa ditempuh melalui tiga jalan yaitu jalan kebudayaan, jalan demokrasi, dan jalan pembangunan partisipatif.

Jalan kebudayaan memastikan nilai-nilai inklusi sosial menjadi perspektif dan perilaku kolektif warga, jalan demokrasi memastikan perluasan partisipasi kelompok rentan dan marjinal, dan jalan pembangunan partisipatif memastikan keterlibatan kelompok tersebut dalam semua tahapan pembangunan dari perencanaan hingga evaluasi.