Perlu Kajian Inkonsistensi Pelaksanaan Pancasila

JAKARTA - Ketua umum Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan (FKPPI), Ponco Sutowo mengatakan perlu diadakan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap dampak yang kurang menguntungkan dari adanya inkonsistensi dan inkoherensi antara semangat kebersamaan di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

"Banyak masalah kebangsaan dan kenegaraan yang dihadapi dewasa ini berakar pada inkoherensi dan inkonsistensi tersebut, terutama tentang kurangnya keterkaitan antara tugas pokok, hak, wewenang, dan tanggung jawab dari MPR, DPR, DPD, dan Lembaga Kepresidenan," Ponco Sutowo dalam Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan Pengurus Daerah XIV GM FKPPI bertajuk "Revitalisasi Pancasila Menyongsong Era Pasifik", di Denpasar, Minggu (4/12).

Tampil juga pada sesi hari kedua ini anggota FPDIP DPR Ganjar Pranowo. Sedangkan pada Sabtu (3/12), Mantan Kasad Jnderal TNI (Purn) Ryamizar Ryacudu, Ketua PBNU Masdar Faris Mas’udi dan Yudi Latif memaparkan pentingnya penyelenggara negara ini menjalankan Pancasila dengan benar.

Menurut Ponco, pasca empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 justru mengaburkan kaitan Pancasila dengan keseluruhan wawasan konseptual yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar serta dalam demikian banyak undang-undang organik serta kebijakan pemerintahan.