Perlu Komisi Kejujuran Untuk Awasi Pemilu

Sabtu, 21 Maret 2009 – 13:17 WIB

JAKARTA - Persoalan seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2009 dinilai sudah menjadi masalah yang krusial. Dugaan manipulasi DPT yang digunakan pada pilkada Jawa Timur merupakan indikasi banyaknya persoalan DPT. Fadjroel Rahman mengusulkan perlunya dibentuk Komisi Kejujuran yang bertugas mengawal penyelenggaraan pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan manipulasi-manipulasi.

Komisi ini harus diisi oleh tokoh-tokoh yang dianggap masih bersih dan konsen terhadap masalah moral. "Seperti Syafii Maarif dan Yulius Darmaatmadja. Komisi ini untuk menjaga agar politik jangan semata-mata bicara soal kekuasaan, tapi juga soal etika dan moral," ungkap Fadjroel Rahman dalam diskusi bertama 'Manipulasi DPT dan Nasib Pemilu' di Jakarta, Sabtu (21/3).

Dia mengemukakan alasan perlunya dibentuk Komisi Kejujuran ini. Dikatakan, masalah DPT pilkada Jatim yang mencuat beberapa hari ini sudah berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat kepada DPT yang akan dipergunakan pada pemilu mendatang. Karena bukan hal yang mudah bagi KPU untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik, maka selayaknya dibentuk Komisi Kejujuran, sebagai salah satu upaya menumbuhkan kembali kepercayaan itu.

Namun demikian, kalau toh komisi ini tidak bisa dibentuk, ada dua opsi lain yang bisa dipilih. Pertama, dalam waktu yang tersisa ini, KPU membereskan seluruh data DPT, tidak hanya DPT Jatim saja. Kedua, mengganti seluruh anggota KPU karena dinilai sudah tidak mampu menyelenggarakan tahapan pemilu secara baik.