Pernyataan Djarot PDIP Soal Reshuffle Dianggap Sebagai Bentuk Intervensi

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat seperti bentuk intervensi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah legislator Komisi IV itu berbicara soal reshuffle kabinet. 

"Terbaca sebagai bentuk intervensi politik yang terus menyubordinasikan presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," ujar dia melalui layanan pesan, Senin (26/12). 

Kamhar mengatakan Djarot sebaiknya taat asas saat berbicara persoalan reshuffle kabinet. Hanya Presiden Jokowi yang punya hak prerogatif mencopot menteri. 

"Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silakan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktik arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden," kata dia. 

Sebelumnya, Djarot menyebut reshuffle menjadi urusan Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif mengevaluasi para menteri di kabinet Indonesia Maju. 

"Urusan Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden," kata dia ditemui awak media di Jakarta, Jumat (23/12). 

Djarot berkaitan soal kinerja menteri, malah menyoroti janji pemerintah untuk menciptakan swasembada beras. 

Sebab, katanya, kenyataan sekarang malah jauh dari cita-cita. Indonesia saat ini malah mengimpor panganan tersebut.