Pernyataan Sikap KNPA atas Kerusuhan di Desa Sukamulya

Minggu, 20 November 2016 – 19:04 WIB

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung melakukan aksi di depan Markas Besar Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (18/11). Mereka dalam aksinya menuntut agar polisi tidak ikut campur dalam pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, serta melepaskan enam orang petani yang ditahan karena mempertahankan lahan sawah mereka. Foto: Fajri Achmad NF / Bandung Ekspres

jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah aktivis menyesalkan terjadinya kerusuhan yang terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN, Minggu (20/11), menyebut sejak Kamis (17/11/2016) kondisi di Desa Sukamulya, mencekam.

“Penggusuran atas nama pembangunan demi kepentingan umum terus dilakukan dengan pendekatan represif,” ujar Iwan Nurdin, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Dijelaskan, desa tersebut menjadi benteng penolakan terakhir, setelah 10 desa lainnya mengalami penggusuran untuk pembangunan Bandara Kertajati, atau kini dikenal proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Ribuan warga Sukamulya melakukan penolakan terhadap proses pengukuran lahan BIJB yang melibatkan 1.200 personel aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP.

“Tembakan gas air mata, pemadaman listrik, sweeping dan pendirian tenda aparat di tengah-tengah pemukiman telah menciptakan teror bagi warga,” terangnya.

Proses pengukuran yang berakhir ricuh, berujung pada penangkapan 6 orang warga dan belasan warga lainnya luka-luka, serta menyisakan ketakutan dan trauma bagi warga, terutama perempuan dan anak-anak.

Terhadap peristiwa ini, KNPA telah melayangkan surat protes kepada Presiden Jokowi, yang pada pokoknya menuntut Presiden menghentikan tindakan represif, kriminalisasi oleh aparat keamanan kepada warga Desa Sukamulya dan memerintahkan penarikan aparat keamanan dari lokasi kejadian serta membebaskan petani yang masih ditahan.