Pertarungan Belum Mulai, Setnov dan Akom Sudah Diusut

jpnn.com - JAKARTA -- Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengklaim tidak main-main menegakkan aturan agar jangan sampai terjadi politik uang saat pemilihan ketua umum PG di Bali nanti.

Komite etik juga tidak bekerja sendirian. Mereka menggandeng Kepolisian RI, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga meminta supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami kan tidak bekerja hanya komite etik saja. Kami bekerja sama dengan Kepolisian, BIN dan supervisi juga dengan KPK," tegas Wakil Ketua Komite Etik Munaslub PG Lawrence Siburian di markas DPP PG di Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/5).

Dia menegaskan, ketika ada politik uang maka akan langsung diproses. Hal ini berbeda dengan mengusut caketum yang diduga melanggar aturan atau etik. 

"Itu kami pasif, menunggu. Kecuali kita mendapatkan temuan bahwa seseorang melakukan ini (politik uang) itu kami langsung action," katanya.

Tak cuma politik uang, komite juga mengusut laporan pengaduan terhadap caketum yang diduga berkaitan masalah etik. Saat ini, sudah ada dua dugaan etik yang tengah diusut yakni terkait Setya Novanto dan Ade Komarudin. Setnov terkait kasus papa minta saham. 

Sedangkan Akom, terkait pernyataan yang ditandatanganinya untuk tidak maju menjadi caketum PG. Lawrence membantah, pengusutan ini merupakan upaya menjegal caketum tertentu. "Kami tidak akan menjegal siapapun," tegasnya.

Kalau ada aduan, kata dia, akan diteliti dengan benar dan seksama. Sepanjang ada bukti dan saksi maka akan diproses sesuai aturan. Komite akan mendengarkan semua keterangan pihak terkait. "Kami akan putuskan secara adil," tegas Lawrence. (boy/jpnn)