Petahana Mobilisasi PNS, Rusaklah Demokrasi

jpnn.com - JAKARTA - Strategi incumbent memobilisasi PNS atau birokrat untuk pemenangan pilkada terus jadi sorotan sejumlah tokoh. Jika karut-marut ketidaknetralan PNS ini dibiarkan, maka demokrasi di Indonesia bakal hancur lebur.

Pernyataan ini diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/12). Dia berbicara terkait dengan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada serentak 9 Desember 2015.

Agung mengatakan di sejumlah daerah, masih banyak incumbent atau petahana memainkan perannya, dengan memanfaatkan PNS, birokrat, kepala desa, lurah dan camat untuk pemenangan pilkada. Salah satu contohnya kata dia adalah Pilkada di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

Kebetulan di kabupaten itu, kader Partai Golkar, Edward Jaya maju sebagai calon Bupati berpasangan dengan Sugeng Supriyatna.

Mantan ketua DPR ini mengatakan telah mendapatkan laporan pasangan calon incumbent HM Kholid-Fery Antonia memobilisasi PNS atau birokrat secara besar-besaran.

Info yang diperoleh menyebutkan, dari 20 kecamatan di OKU Timur, diduga, hampir semua PNS atau birokrat ‘bermain’ memenangkan calon incumbent. Bahkan, kata dia,  sejumlah dugaan pelanggaran pilkada di OKU Timur sudah dilaporkan ke Panwaslu kabupaten, Bawaslu Provinsi Sumsel, Kemendagri dan Bawaslu pusat.

“Dengan laporan dugaan pelanggaran ini, harusnya Panwaslu, Bawaslu dan Kemendagri menindaklanjutinya dengan cepat. Kasus ini jangan dibiarkan mandek,” papar Agung.

Terpisah, pengamat politik Prof Yislam Al Winie mengatakan demokrasi Indonesia akan rusak jika PNS atau birokrasi daerah tidak netral di Pilkada OKU Timur. Bagi pertahana yang terbukti memobilisasi birokrat, maka harus didiskualifikasi sebagai bentuk hukuman tegas.