Petani Ramunia Ngadu ke Jokowi, Minta Lahan Mereka Dikembalikan

jpnn.com - MEDAN - Puluhan massa yang tergabung dari petani Desa Ramunia, Deliserdang, dan mahasiswa asal Medan, melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sabtu (18/4) sore sekira pukul 15.00 WIB. Dalam aksinya, massa menyatakan protes kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aksi premanisme yang dilakukan Pangdam Bukit Barisan bersama prajuritnya ketika membongkar paksa posko kelompok tani di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jumat (17/4).

Selain itu, massa juga meminta agar lahan mereka yang disebut-sebut dirampas oknum TNI yang mengatasnamakan Puskopkar DAM I/BB segera dikembalikan.

Awalnya, dengan membawa spanduk dan bendera, puluhan massa tersebut berkumpul di pekarangan kantor Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan, Jalan Iskandar Muda sekira pukul 12.00 WIB. Selanjutnya mereka bergerak ke Bundaran Mayestik di Jalan Gatot Subroto. Di bundaran tersebut massa menyuarakan aspirasinya kepada pengendara yang melintas sembari membagikan selembar kertas yang berisi tuntutan kepada pemerintah.

Usai dari bundaran itu, sekira pukul 14.00, massa pun bergerak ke depan Hotel Santika Dyandra. Pasalnya, di hotel tersebut dijadwalkan akan datang Presiden Jokowi dalam rangka menghadiri Kongres IV Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menurut massa, tindakan Pangdam Bukit Barisan Mayjen Edy Rahmayadi yang memarahi sekaligus mengusir pendemo yang membuka posko di depan Pagar Gedung DPRD Medan adalah suatu bentuk premanisme. Oleh sebab itu, para pengunjuk rasa berkeinginan menyampaikan protes langsung kepada Presiden Joko Widodo sekaligus meminta Pangdam I/BB dicopot.

"Tolak aksi premanisme yang dilakukan Pangdam I/BB dan copot dia dari jabatannya karena bersikap arogan terhadap rakyatnya. Kembalikan tanah milik petani Ramunia," teriak massa.

Humas Aliansi Petani Ramunia, Daud mengatakan, tindakan yang dilakukan Pangdam Bukit Barisan memperlihatkan arogansi layaknya gaya pejabat orde baru.

"Kami sangat memprotes keras aksi pembongkaran yang dilakukan pejabat TNI tersebut, apalagi dihadapan Gubernur Sumatera Utara. Artinya, pemerintah melakukan pembiaran, seakan membenarkan tindakan itu. Karena itu, kami ingin menyampaikan permasalahan ini langsung kepada presiden untuk meminta keadilan," katanya.