Petugas Haji Kita pun Diusir Polisi Saudi

jpnn.com - SEDERET tragedi mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2015. Mulai badai pasir yang menghempaskan tenda-tenda, tumbangnya crane hingga tragedi lontar jumrah di Mina. Ribuan jamaah tewas, termasuk dari Indonesia.

Bagaimana hasil pengawasan tim pengawas DPR yang baru saja kembali ke tanah air. Adakah solusi dari sekian banyak persoalan dalam penyelenggaraan haji tahun ini? Bagaimana pula solusniya? Berikut petikan wawancara JPNN.com M Fathra Nazrul Islam dengan Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay yang sudah berada di Jakarta, Rabu (30/9).

Bisa dijelaskan informasi terbaru dari Saudi soal pelaksanaan haji 2015?

Pertama kita melihat bahwa pemerintah Saudi masih melakukan upaya pembangunan infrastruktur di bayak tempat terutama di Masjidil Haram. Kedua, kami melihat panitia-panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh jamaah haji. Karena banyak tempat tidak disiapkan secara baik terutama di Arafah. Ini yang ke depan perlu diajukan proposal, bagaimana itu bsia diperbaiki. Tim DPR memiliki catatan-catatan tentang apa yang harus diusulkan ke pemerntah Arab Saudi.

Apa termasuk permintaan supaya negara-negara Islam terutama Indonesia dilibatkan dalam penyelenggaraan haji?

Ya setelah terjadi beberapa kasus, tumbangnya crane dan tragedi Mina, itu banyak usulan supaya negara-negara Islam dilibatkan menjadi penyelenggara haji di sana. Paling utama soal penempatan tenaga pengamanan. Minimum negara-negara yang banyak mengirimkan banyak jamaah haji harus memiliki representasi tenaga pengamanan. Kalau Indonesia jamaahnya 168.800 orang, tahun depan mungkin 200 ribuan, mestinya pengamanannya juga lebih banyak.

Selama ini memang ada pengamanan di sana, tapi tenaga pengamanan kita yang berpakaian petugas haji itu kadang-kadang termasuk yang diusir polisi dari tempat mereka mengawasi. Seperti di Jamarat, mereka berdiri mengawasi jamaah haji kita tapi begitu datang polisi, mereka dianggap orang yang harus ditertibkan. Itu karena mereka bukan petugas resmi dari pemerintah Saudi. Ke depan perlu koordinasi dengan Saudi.

Dengan jumlah jamaah Indonesia yang banyak, itu tidak bisa jadi bergaining kuat?