PHRI Dukung Karyawan Hotel dan ASN Nakal Disanksi

jpnn.com - JAKARTA - Para pengusaha perhotelan yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memberikan dukungan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi dalam mencegah penyalahgunaan anggaran oleh aparatur sipil negara (ASN).

PHRI bahkan meminta ada MoU dengan MenPAN-RB untuk mencegah mark up anggaran, baik yang dilakukan ASN maupun karyawan hotel.

"Kami memahami kebijakan MenPAN-RB membatasi kegiatan ASN di luar kantor untuk penghematan. Apalagi ada dugaan mark up yang dilakukan pihak hotel untuk membantu ASN melakukan penyalahgunaan anggaran negara," kata Ketua Umum PHRI Wiryanti Sukamdani, Rabu (18/2).

Dengan adanya nota kesepahaman, lanjutnya, masing-masing pihak harus siap menerima konsekuensinya bila terjadi mark up anggaran.

"Jika anggapan pemerintah terkait larangan rapat di hotel karena adanya mark up, maka kami ingin melakukan MoU. Kami ingin oknum-oknum yang melakukan itu segera ditindak dan kami mendukung itu," ujarnya.

Mengenai rencana KemenPAN-RB untuk menerbitkan petunjuk teknis (juknis) tentang pembatasan rapat di hotel, didukung PHRI. Dengan juknis tersebut bisa menjadi acuan bagi pengusaha perhotelan.

"Kalau ada juknis, semuanya jadi terang benderang. Kami juga jadi tahu apa yang tidak boleh dilakukan perhotelan. Mudah-mudahan juknisnya cepat keluar," harap Wiryanti.(esy/jpnn)