“Pemerintah sebaiknya fokus pada perbaikan aturan yang bisa menekan maraknya politik uang, jual beli perahu politik dan suara pemilih, serta penegakan hukum dan sanksi yang tegas atas pelanggaran yang terjadi. Aturan dana kampanye yang saat ini ada juga sangat tidak bergigi dalam menjerat penyalahgunaan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye,” bebernya. (sam/jpnn)
JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, ide gubernur dipilih DPRD mengingkari semangat