JPNN.com 
Pilkada Blora Rawan Konflik
Senin, 11 Januari 2010 – 11:26 WIB
Sebab, kepentingan dan kedekatan emosi warga akan mewarnai pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut. Sehingga sangat mungkin terjadi gesekan antarpendukung. Karena itu, panwaskab mengantisipasinya dengan menyiapkan kelompok kerja (pokja) penyelesaian sengketa. ''Kami sudah bentuk pokja di tiap kecamatan,'' kata ketua Panwaskab Blora Wahono.
Dia mengatakan, selain pelanggaran pidana dan administrasi, dalam pilkada ada yang disebut sengketa. Wahono mengatakan untuk pelanggaran pidana ditangani aparat hukum dan pelanggaran administrasi ditangani KPUK. Sementara, sengketa menjadi wilayah panwaskab untuk menyelesaikan. Nah, pembentukan pokja bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dimungkinkan terjadi di lapangan.
Bentuk sengketa itu misalnya ada kejadian pemasangan atribut di tempat ibadah oleh salah satu pasangan calon yang kemudian dipersoalkan pasangan calon lainnya. Dalam persoalan tersebut, menurut Wahono, tidak kuat untuk dibawa ke ranah pidana, sedangkan administrasi juga tidak memenuhi syarat. Namun, di masyarakat hal itu menjadi persoalan yang serius. Karena itulah pokja kemudian yang turun tangan menyelesaikan. ''Anggota pokja bisa bermacam mulai dari panwas, tokoh masyarakat atau agama. Bisa juga muspida dan pers,'' tuturnya.
Wahono memprediksikan, di tiap kecamatan minimal terjadi 6-12 kasus sengketa untuk kecamatan-kecamatan kecil. Sedangkan untuk kecamatan besar seperti Blora, Cepu, Ngawen dan Randublatung, dia memerkirakan 12-15 sengketa. Di setiap kecamatan, tuturnya, anggota pokja sebanyak tujuh orang. Sedangkan penyelesaian satu sengketa dengan sengketa yang lain bisa ditangani pokja dengan anggota yang berbeda-beda. ''Jadi, nanti bisa ada banyak pokja, tergantung banyaknya sengketa,'' katanya.
