Pilkada Lewat DPRD Merampas Hak Rakyat

Rabu, 17 September 2014 – 08:40 WIB

Aliansi Mendukung Pilkada Langsung berorasi di Simpang Aampu Merah kantor pos Padang Sumatera Barat, Selasa(16/9). Dalam aksi damai ini mereka meminta agar pemerintah menarik kembali RUU Pilkada langsung, karena pilkada langsung merupakan bentuk penghormatan atas hak rakyat sebagai penentu kepala daerahnya dan demokrasi serta kedaulatan rakyat. Foto: Syawal/Padang Ekspres/JPNN.com

KENDARI - Rancangan UU Pilkada yang sementara alot dibahas DPR kini menuai protes dari HMI Cabang Kendari. Puluhan massa HMI unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Wacana kepala daerah dilakukan pemilihan tak langsung atau melalui DPRD dinilai tidak tepat karena sebagai langkah mundur dan merampas hak rakyat untuk memilih kepala daerah sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Sama sekali tidak ada alasan untuk menyetujui RUU Pilkada. Mereka yang duduk di parlemen akan merampas demokrasi masyarakat. Ini harus dihentikan, karena cuma menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan kepentingan elit-elit Parpol," ujar Jenderal Lapangan HMI Kendari, La Songo, di Gedung DPRD Sultra seperti yang dilansir Kendari Pos (Grup JPNN.com), Rabu (17/9).

Menurutnya, Negara Indonesia merupakan pemerintahan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, sebuah sistem di mana masyarakat terlibat langsung dalam pemerintahan negara. Namun jika RUU Pilkada yang akan disahkan pada 25 September 2014 tetap dijalankan, maka akan mengancam demokrasi Indonesia. Apalagi sangat jelas, dalam perkembangannya demokrasi tidak hanya sebagai bentuk pemerintahan tetapi telah menjadi sistim politik yang serba transaksional.

"Mengembalikan pemilihan pada anggota DPRD bukan solusi yang bijak, ditengah usaha segenap pihak untuk terus memperbaiki proses demokrasi malah kemudian menjadi mundur. Ini sangat kita sayangkan karena langkah para wakil rakyat akan melukai masyarakatnya," katanya.