Pilkada oleh DPRD Tak Salahi Demokrasi

JAKARTA - Menteri Hukum & HAM Patrialis Akbar menilai pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD tidak menyalahi demokrasi. Meski demikian, Patrialis menegaskan agar proses pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu harus tetap melalui mekanisme Perundang-undangan.

Ditemui usai menghadiri hari Konstitusi di gedung MPR RI, Rabu (18/8), Patrialis mengakui, Pilkada yang digelar di Indonesia memang membutuhkan dana yang besar. “Dengan kondisi sekarang (Pilkada langsung), satu kepala daerah di beberapa tempat bisa menghabiskan sampai ratusan miliar. Itu kan pemborosan. Akibatnya, mereka harus kembali modal dong,” ulasnya.

Menteri asal Partai Amanat Nasional itu menambahkan, biaya besar lainnya dalam penyelenggaraan demokrasi di negeri ini adalah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan secara terpisah. “Kenapa Pemilihan Presiden dan Pemilihan DPR dengan DPD harus dibedakan, sehingga pemilihannya panjang. Itu memboroskan,” tandasnya.

Sebelumnya, wacana pemilihan pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi ke DPRD juga dikemukakan oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Namun Marzuki membatasai pemilihan oleh DPRD itu hanya untuk posisi gubernur dan wakil gubernur saja. Senada dengan Patrialis, pemilihan gubernur oleh DPRD tidak akan menafikan semangat berdemokrasi di negeri ini. "Sebab, provinsi itu tidak ada wilayah kekuasaannya," ujar Marzuki Alie beberapa waktu lalu.