Pilkada Serentak Harus Bersih dari Provokasi SARA

Karena itu, dia mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai terjadinya provokasi dan kampanya hitam, terutama yang mengatasnamakan SARA dalam Pilkada Serentak 2018.

Selama ini, lanjut Syaiful, Indonesia sudah berjalan dengan baik dan telah berpengalaman menjalankan pesta demokrasi terbuka, baik pilkada, pemilu legislatif, dan pemilihan presiden (Pilpres).

Berdasar pengalamannya, pada penyelenggaraan pesta demokrasi itu selalu terjadi gesekan tapi tidak menimbulkan konflik yang bersifat nasional, tapi hanya kedaerahan.

Karena itu, dia kepolisian bertugas dengan baik selama mengawal pelaksaan pesta demokrasi itu.

Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Dengan demikian, sekecil apa pun kemungkinan terjadinya gesekan bisa diantisipasi dari tingkat paling bawah.

“Perebutan kekuasaan melalui pemilu ini kan konstitusional. Maka, hasilnya pun konstitusional. Kalau hasilnya konstitusional maka yang kalah pasti menerimanya. Bila ada banyak catatan alasan kekalahan, maka bisa dilakukan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Kalau selesai di MK maka juga semuanya akan berakhir. Itulah ciri bahwa kewenangan konstitusional ada pada masyarakat. Saya kira masyarakat kita sudah dewasa dan memahami hal ini,” paparnya.

Mantan wakil Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 menilai keberadaan pengamat juga bisa menjadi pemicu terjadinya keributan saat pelaksaan pemilu.