Pilpres Terancam Tanpa Pengawasan

jpnn.com - JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 terancam tanpa pengawasan, hingga di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

Potensi ini muncul antaran Kementerian Keuangan disebut hanya mengucurkan anggaran keuangan pengawasan hingga bulan Juni 2014. Sementara pilpres sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, akan berlangsung di bulan Juli 2014.

"Untuk pengawasan, Daftar Isian Pelakasanaan Anggaran (DIPA) yang disediakan Kementerian Keuangan hanya dianggarkan sampai pada bulan Juni," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad, di Jakarta, Kamis (9/1).

Menurut Muhammad, Bawaslu sebenarnya telah mengganggarkan dana untuk program pengawasan pemilu 2014, sebesar Rp 6 triliun. Anggaran tersebut dinilai masih cukup untuk mendanai program pengawasan pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Atas usulan tersebut, DPR menurut Muhammad sudah setuju. Namun Kemenkeu tidak memberikan persetujuan.

"Kita sudah hitung dengan sangat minimalis. Tapi yang minimalis juga nggak disetujui. Yang disetujui (Kemenkeu) hanya Rp 3 triliun lebih," ujarnya.

Menurut Muhammad, dengan nilai anggaran yang dipangkas hingga setengah dari anggaran yang diusulkan, menyebabkan struktur formal Bawaslu di tingkat desa/kelurahan tidak tercover hingga pelaksanaan pilpres.

"Jadi jika tidak ada revisi, maka dapat dipastikan untuk pilpres tidak ada pengawasan di tingkat desa. Ini problem serius," katanya.