Pimpinan DPR Belum Bahas Surat Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Pimpinan DPR hingga hari ini, Senin (28/11), belum ada mengagendakan rapat pimpinan (rapim) untuk membahas surat dari fraksi dan Partai Golkar terkait pengembalian Setya Novanto sebagai ketua dewan dan penarikan Ade Komarudin. 

Hal ini terkonfirmasi dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengaku belum menerima jadwal rapim soal surat pergantian ketua DPR. Justru yang mendesak menurutnya adalah surat dari Presiden Joko Widodo terkait usulan nama-nama calon duta besar (dubes) untuk 23 negara sahabat.

"Rapim kan ada permintaan mendesak dari presiden soal dubes. Banyak sekali dubes yang kosong. Kalau permintaan cepat ya bisa diselenggarakan," kata Fahri di Pressroom DPR, Senin.

Dijelaskannya bahwa pengambilan keputusan di DPR ada tiga, rapat pimpinan, rapat badan musyawarah dan rapat paripurna. Namun sejauh ini belum ada satupun agenda terkait tiga hal tersebut.

Saat ditanya terkait komunikasi informal di kalangan pimpinan dewan khusus soal pergantian ketua DPR, Fahri mengakui sudah ada, tapi tidak dalam konteks setuju atau tidak setuju.

Apapun alasan Partai Golkar menarik Akom dan mengembalikan jabatan tersebut kepada Setya Novanto, maka akan dikaji bersama-sama oleh pimpinan bersama para ahli hukum. Kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam UU MD3.

"Ini yang nanti jadi pembahasan. Karena pertimbangan-pertimbangannya kan mestinya ada. Saya sendiri belum melihat surat (Golkar) secara fisik. Pada akhirnya paripurna yang memutuskan boleh atau tidak," pungkasnya.(fat/jpnn)