Demi Guru Honorer, Alihkan Saja 1.853 Formasi Kosong Ini!

jpnn.com - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal memperjuangkan nasib ratusan tenaga pendidik non-aparatur sipil negara (ASN) alias honorer yang belum mendapatkan kesempatan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ketua Komisi A DPRD Sulsel Andi Muhammad Anwar Purnomo menyatakan bakal berjuang demi honorer sampai ke Jakarta.

"Nanti kami dari Komisi A DPRD Sulsel akan melaksanakan rapat badan musyawarah ketika kunjungan kerja di Kementerian PAN-RB di Jakarta berkaitan permintaan dari guru-guru non-ASN ini," ujarnya di Makassar, Jumat (10/1/2-25).

Dia menjelaskan bahwa saat ini ada 1.853 kuota formasi guru BK dan guru TIK yang kosong.

Nah, mereka meminta agar formasi kosong itu dialihkan saja ke guru Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang masih banyak tidak terakomodasi.

"Karena ini kebijakan pusat melalui Kadis Pendidikan, diminta untuk mengolerasi data terkait dengan permintaan guru-guru yang sudah lama mengabdi. Apabila dimungkinkan bisa beralih menjadi guru Bahasa Indonesia," tuturnya.

Anwar meminta Dinas Pendidikan Pemprov Sulsel segera berkoordinasi dengan pusat serta mengirim surat ke KemenPAN-RB dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengoreksi data yang diminta.

"Jadi, kami mengupayakan bersama Komisi E. Komisi E akan koordinasi ke Kemendikdasmen dan kami Komisi A ke KemenPAN-RB," ucapnya.