PKB Ingin Jabatan Gubernur Ditiadakan, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkapkan partainya sedang mengkaji peniadaan jabatan kepala daerah setingkat gubernur.

PKB juga melihat pemilihan langsung terhadap gubernur hanya menghabiskan banyak anggaran.

"Kami sedang mematangkan kajian dengan para ahli," kata Muhaimin di Jakarta, Senin (30/1).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menjelaskan peniadaan jabatan gubernur karena pada dasarnya fungsi itu tidak efektif. Jabatan tersebut juga membebani anggaran negara.

"Tahap pertama ditiadakan karena fungsi gubernur hanya penyambung antara pemerintah pusat dan daerah," tegas Cak Imin.

Hal itu juga disampaikan Muhaimin saat memberikan sambutan pada Sarasehan Nasional Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Senin.

Wakil Ketua DPR RI itu menegaskan saat ini sistem politik era reformasi harus dievaluasi secara keseluruhan.

"PKB mengusulkan pemilihan langsung hanya pemilihan presiden dan pemilihan bupati dan wali kota," ujarnya.