PKB Keberatan Jika Menteri Harus Lepas dari Parpol

jpnn.com - JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa keberatan jika nanti kadernya yang dipilih untuk duduk di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus melepas posisi di partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu. Alasannya, tidak ada aturan yang mengharuskan menteri lepas dari partai politik.

Menurut Wakil Sekjen PKB,Jazilul Fawaid, partainya hanya mengacu pada konstitusi. Karenanya hal-hal yang tak diatur konstitusi sebaiknya tak dipaksakan untuk dikembangkan.

“Saya berharap ide-ide yang tidak diatur dalam konstitusi tak dikembangkan karena menjadi kontraproduktif. Kami mendukung jajaran menteri Jokowi harus fokus pada tugasnya, tapi kami menolak ide itu (menteri terlepas dari parpol, red),” kata Jazilul, saat dihubungi, Minggu (9/8).

Diakuinya, memilih figur untuk duduk di kabinet memang menjadi hak prerogatif presiden. Namun, Jazil -sapaan Jazilul- meyakini fokus menteri tak akan terganggu hanya karena merangkap pengurus parpol.

Ditegaskannya, menteri ibarat manajer atau direktur dalam sebuah perusahaan. Sementara mengurus parpol juga tidak sendirian. Sebab, parpol tidak hanya terdiri dari ketua umum dan sekretaris jenderal, tetapi juga ada wakil ketua ataupun wakil sekjen.

Jazil bahkan memastikan kader PKB punya jam terbang tinggi dalam hal mengurus organisasi. “Dengan jam terbang tinggi, kader PKB yang ditugaskan di eksekutif maupun legislatif tentu tetap profesional dan bisa menjalankan tugas dengan baik,” tegasnya.

Yang pasti, lanjut Jazil, PKB memiliki komitmen yang sama dengan Jokowi untuk mensejahterakan rakyat. Karenanya, PKB pun memiliki kader-kader yang siap duduk di kabinet dan bekerja untuk rakyat. “Kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin, rakyat pun hanya ingin menteri yang menyelesaikan masalah dan kesejahteraan,” tegasnya.(ara/jpnn)