PKB Sarankan Sharing Kekuasaan di DPR

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri mendorong seluruh kekuatan politik, segera melakukan rekonsiliasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengukuhkan kemenangan pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dikatakan Hanif, keputusan MK harus dihormati meski sebelumnya penyelenggaraan pemilu diwarnai kontroversi. Sekarang, kata Sekretaris Fraksi PKB DPR itu, semua pertikaian dan perbedaan pandangan yang ada harus diakhiri.

"Saya berpandangan, setelah adanya keputusan MK maka proses politik maupun hukum terkait pilpres sudah harus dinyatakan cukup. Nggak perlu lagi buang-buang energi untuk mempersoalkan yang sudah selesai," kata Hanif dalam siaran persnya, Jumat (22/8).

Karena itu, dia menawarkan opsi rekonsiliasi dengan melakukan komunikasi dan dialog demokrasi untuk mencairkan ketegangan yang sempat muncul selama pilpres. Bahkan dalam rangka itu, dia mendorong agar semua kekuatan politik di DPR berbagi kekuasaan.

"Seluruh kekuatan poltik di DPR bisa berbagi kekuasaan. Kursi pimpinan DPR dan MPR kita usulkan didistribusikan habis untuk semua partai yang ada di DPR/MPR," ujar Hanif.

Diketahui jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR ada 10, sama dengan jumlah partai yang ada di DPR/MPR yang juga 10. "Jadi pas," cetusnya.

Dengan begitu, tambah Hanif, partai-partai yang menang maupun yang kalah pilpres bisa sama-sama dapat kursi pimpinan. Hal itu menurutnya bagus untuk mengawali rekonsiliasi politik pasca pilpres. "Republik ini jelas tak bisa diurus satu dua kelompok saja. Republik ini milik kita semua," tandasnya.(fat/jpnn)