PKB Tawarkan 5 Agenda Politik, Termasuk Tinjau Ulang DPD

jpnn.com - JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menawarkan lima agenda politik yang patut dipertimbangkan guna memastikan terciptanya sistem politik kenegaraan yang efektif di Indonesia.

Pertama, menata kembali lembaga pemusyawaratan/perwakilan terutama terkait keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, peran lembaga tersebut selama ini tanggung dan tidak efektif. Karena itu penting ditinjau ulang.

"‎‎Peninjauan ulang harus bermuara pada pilihan tegas. Penguatan peran DPD atau dikembalikan lagi sebagai perwakilan golongan yang lebih mencerminkan karakteristik ke-Indonesiaan," ujar Muhaimin pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB, Sabtu (6/2).

Muhaimin juga mengatakan, ‎konsistensi proses penyederhanaan sistem pemilihan kepala daerah perlu dikawal keberlanjutannya, sambil memastikan sistem pilkada semakin baik, tidak boros sumber daya dan menghasilkan kepemimpinan politik yang berkualitas.

"Kemudian, perkuat sistem presidensial, mengingat Indonesia telah memilih sistem kepemimpinan nasional berdasar azas presidensial," ujarnya.

Untuk melaksanakan hal ini, Muhaimin menilai dapat dilakukan dengan pemenuhan ambang batas presidensial treshold, agar posisi ‎presiden terpilih hasil pemilu memiliki bargaining position yang kuat. Sebab memeroleh dukungan maksimal di parlemen. "Hal lain, ‎penting menjaga penyederhanaan sekaligus penguatan partai politik," ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, pengendalian jumlah partai politik melalui regulasi yang ada, perlu dipertahankan. Agar dinamika politik dapat terkelola dengan lebih mudah, sambil pada saat yang sama partai-partai politik terus diberdayakan.

"Dukungan pemberdayaan partai politik melalui bantuan parpol agar terus ditingkatkan secara signifikan. Partai politik sebagai pilar demokrasi maha penting tidak boleh tergantung dan dipenjara oleh kekuatan pemodal," katanya.