PKB Tolak Keinginan Jokowi agar Menteri Lepas dari Parpol

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PKB yang juga Sekretaris Fraksi PKB di DPR M. Hanif Dhakiri, menegaskan bahwa pengurus partai yang menjadi anggota legislatif maupun kabinet tak harus mundur dari partai.

Menurut Hanif, partai itu merupakan rezim demokrasi yang eksistensinya memang untuk kekuasaan baik di legislatif maupun eksekutif.

"Kita tidak boleh terlalu kaku melihat hal itu. Sebab pada prinsipnya kinerja politik dan governance dalam birokrasi pada posisi pembantu presiden itu seperti dua sisi dari koin yang sama," kata Hanif saat Pembekalan dan Orientasi Anggota DPR, DPRD Proviinsi, Kabupaten dan Kota dari PKB se-Provinsi Lampung, Minggu (10/8) di Bandar Lampung.

Dia menilai, kekhawatiran kinerja kabinet terganggu dengan aktivitas kepartaian, itu berlebihan. Masalah itu bisa dijembatani dengan komitmen antara presiden dengan calon pembantu presiden yang dari partai. Yang intinya, kata dia, bagaimana calon pembantu presiden dari partai bisa membantu presiden mencapai target-targetnya.

"Akar dia dari partai bisa jadi modal tambahan untuk mendukung kinerja itu," ungkap Hanif dalam keterangan persnya itu.

Hanif mengatakan, dalam konteks presidensialisme multipartai di Indonesia, keberadaan menteri dari unsur pimpinan atau pengurus parpol justru menjadi nilai tambah bagi kohesifitas politik di DPR.

Kalau dilepas dari partai, kohesifitas politik di DPR bisa terganggu dan membuat kinerja presidensialisme tidak efektif. Political security itu penting untuk memastikan kebijakan dan program presiden mendapatkan dukungan memadai dari DPR.

Nah, kata dia, jika yang dikuatirkan adalah soal fokus dari kinerja, semua pengurus partai selalu fokus pada kinerja di pos yang mereka tempati. "Kalau mereka jadi DPR, mereka fokus ke sana. Sebagian besar waktunya dihabiskan di DPR," ungkap Hanif.