PKI dan TNI

Namun, gagasan itu mendapat tantangan sangat keras dari kalangan Islam dan akhirnya mentah dan hilang.

Keputusan Jenderal Andika Perkasa untuk memperbolehkan anak dan keturunan PKI mendaftar ke TNI memantik kontroversi lama. 

Di satu sisi, keputusan itu dianggap sebagai terobosan yang bisa memulihkan hak-hak sipil anak dan keturunan PKI. 

Namun, di sisi lain keputusan itu tidak sensitif terhadap umat Islam, dan keputusan itu kental dengan warna politik.

Jenderal Andika mengatakan bahwa yang dilarang dalam Tap MPRS adalah PKI dan ajaran komunisme. 

Tidak ada larangan bagi anak keturunan PKI untuk menjadi apa pun yang diinginkan, termasuk untuk menjadi anggota TNI. 

Logika Jenderal Andika terasa sederhana, tetapi menusuk ke jantung kontroversi yang paling dalam. 

Selama ini TNI dianggap menjadi benteng pertahanan terakhir dalam perlawanan melawan komunisme.