PKK dan Karang Taruna Seluruh Indonesia Dapat Panggilan dari Doni Monardo

Dengan status Tanggap Darurat itu, BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mempunyai kemudahan akses untuk pengerahan sumber daya manusia; pengerahan peralatan; pengerahan logistik; imigrasi, cukai, dan karantina; perizinan; pengadaan barang/jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; penyelamatan; dan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga (pasal 50 UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

"Sampai saat ini sudah ada 15 provinsi yang mengeluarkan status Siaga Darurat, 41 kabupaten 41, dan 10 kota sedangkan provinsi yang telah menetapkan status Tanggap Darurat sebanyak 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Yogyakarta, 3 kabupaten dan 2 kota," tambah Doni.

Sudah ada 28 provinsi yang menentukan organisasi gugus tugas ada 28, dengan ketuanya adalah masing-masing gubernur sedangkan wakilnya adalah Pangdam dan Kapolda, sedangkan di tingkat bawahnya ada 74 kabupaten dan 24 kota yang membuat gugus tugas dengan ketua bupati/wali kota dan wakilnya adalah Dandim dan Kapolres.

"Seluruh gubernur juga mendukung keputusan pemerintah yaitu 'social distancing' yang oleh presiden diterjemahkan menjadi 'physical distancing'. Presiden menekankan agar 'phsiycal distancing' ini bisa diterjemahkan gubernur dan pejabat daerah agar ada jarak aman dan disiplin melaksanakannya. Menjaga jarak bukan hanya berlaku di tempat umum tapi juga di seluruh rumah tangga dan keluarga karena belum tentu di setiap keluarga semuanya negatif," tegas Doni.

Hingga Senin (23/3), terdapat 579 kasus positif COVID-19 dengan 500 orang dalam perawatan, 30 orang sembuh dan 49 orang meninggal. (antara/jpnn)