PKS Menilai Kebijakan Minyak Goreng Terkesan Mencla-mencle

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah tidak fokus dalam mengidentifikasi akar masalah kasus minyak goreng (migor).

Menurut Mulyanto, kebijakan yang dibuat pemerintah terkesan mencla-mencle.

Beberapa hari lalu pemerintah melalui Presiden Joko Widodo telah melarang ekspor crude palm oil (CPO).

Kemudian, beberapa hari setelahnya Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto meralat dengan membolehkan ekspor CPO.

"Karena kebijakan itu yang dirugikan adalah masyarakat kecil, seperti petani dan masyarakat," ujar Mulyanto, Kamis (28/4).

Dia melihat kebijakan pemerintah itu terlalu melebar ke mana-mana. Padahal, menurut dia, biang keladi soal migor curah ini ada di Kementerian Perindustrian. 

Politisi PKS itu menyebut akar masalah harga migor curah yang tidak mencapai HET karena produsen minyak goreng tidak memproduksinya sesuai dengan kuota komitmen sehingga pasokannya hanya setengah dari kebutuhan harian sekitar delapan ribu ton per hari.

"Memang terlihat janggal, untuk produksi migor kemasan yang tata niaganya murni berdasarkan mekanisme pasar, pasokan migor ini lancar-lancar saja, sementara pasokan migor curah masih langka sehingga harganya masih jauh di atas HET," ucap Mulyanto.