PKS Merespons Surat Presiden Pada DPR soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Menohok

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto menanggapi Surat Presiden kepada DPR terkait RUU Ibu Kota Negara.

Mulyanto menyebut daripada membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru lebih baik pemerintah fokus mengejar target vaksinasi 90 persen populasi.

Pemerintah juga perlu menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas. Serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19.

"Pembiayaan fiskal pemerintah semestinya diarahkan pada sektor ini. Prioritasnya penanggulangan Covid-19 sebelum program lain yang tidak terlalu penting," tegas Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Rabu (6/10).

Mulyanto berpendapat di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai benar sebaiknya pemerintah tidak memaksakan kehendak melakukan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

"Apalagi dari sumber utang," ungkap Mulyanto.

Pasalnya, Ibu Kota Negara saat ini masih layak dan tidak mendesak untuk dipindahkan.

Menurut Mulyanto, tidak tepat program pemindahan Ibu Kota Negara ini dimasukkan sebagai prioritas pembangunan.