PKS: Pemerintahan Jokowi Memihak Importir Beras atau Petani?

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam mengundang kritik dari Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Sukamta. Dia mempertanyakan keberpihakan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini yang memutuskan mengimpor beras di ketika petani melakukan panen raya.

"Bagaimana kajian dan validitas datanya sehingga tiba-tiba pemerintah mau impor beras? Pada siapakah pemerintah memihak, pada petani dan rakyatkah atau pada importir?” ujarnya kepada jpnn.com, Rabu (17/1).

Politikus yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menambahkan, stok beras di beberapa daerah surplus. Contohnya, kata Sukamta, di daerah pemilihannya di Yogyakarta.

Sukamta yang mengutip informasi dari Kepala Dinas Pertanian DIY Sasongko menyebut surplus beras di daerah berstatus khusus itu antara 200 ribu-250 ribu ton per tahun. Sementara produksi beras di DIY per tahun 920 ribu ton.

“Saya dukung daerah-daerah untuk surplus beras, termasuk di DIY ini, sehingga tidak perlu beras impor,” tegasnya.

Kalaupun nanti ada daerah-daerah yang memang kekurangan stok beras, katanya, setidaknya bisa ditutupi dengan stok dari daerah lain yang mengalami surplus. Dengan begitu, antardaerah bisa saling melengkapi. 

"Jangan ujug-ujug mau impor beras. Kasihan juga para petani kita kalau beras hasil panennya nanti harganya anjlok karena masuknya beras impor," pungkasnya.(fat/jpnn)