Please, No SARA di Pilkada demi Bhinneka Tunggal Ika

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung bertemu untuk membahas situasi dan kondisi kebangsaan terkini. Intinya, Kelompok Cipayung plus sejumlah organisasi mahasiwa lainnya satu suara agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) terbebas dari sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Para pentolan organisasi mahasiswa anggota Kelompok Cipayung yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) plus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia menggelar jumpa pers di Jakarta, Senin (14/11) malam untuk merespons kondisi terkini dan menyampaikan seruan mereka.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketum PB HMI Mulyadi P Tamsir, Ketum PMII Aminuddin Ma’ruf, Ketum PP GMKI Sahat Sinurat, Ketua Presidium PP PMKRI Angelius Wake Kako, Ketua PP KMHDI Putu Wiratnaya, Ketua PP HIKMAHBUDHI  Suparjo, Ketum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman, serta Ketum DPP IMM Taufan P Korompot.

Aminuddin yang didaulat membacakan pernyataan sikap Kelompok Cipayung Plus mengatakan,  situasi sosial Indonesia akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Radikalisme dan isu SARA begitu menonjol.

Dalam catatan mereka, isu SARA terlihat gamblang dalam pencalonan Basuki T Purnama alias Ahok dalam pilkada DKI Jakarta. Proses hukum atas Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama, katanya, justru diseret-seret ke urusan politik.

“Hal ini telah memecah belah masyarakat ke dalam polarisasi konflik identitas yang semakin menajam. Bagi kami, nasib kebudayaan Indonesia lah yang akan semakin dipertaruhkan,” katanya.

Karenanya, sambung Aminuddin, kasus Ahok semestinya tetap diletakkan dalam koridor hukum yang sedang berjalan. Dia juga mengajak publik bersikap kritis dalam melihat kasus Ahok.

“Opini yang berbau politik dan SARA terhadap kasus dugaan penistaan agama haruslah kita hadapi dengan sikap kritis. Sebab bila dipelintir, keutuhan NKRI yang dipertaruhkan,” sambungnya.